KOMPAS.com- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menjalankan rehabilitasi 247 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di kawasan kumuh yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Banten, salah satunya Desa Dukuh, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang. Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, pembangunan infrastruktur merupakan upaya Pemprov Banten untuk menekan angka stunting Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan program kota tanpa kumuh (kotaku) atau urban slum upgradin g meningkatkan ketahanan permukiman dan perekonomian masyarakat. Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR mencatat Padat Karya Tunai Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) telah menyerap 12.046 tenaga kerja hingga 31 Agustus 2020. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Program KOTAKU merupakan wujud kolaborasi antara Kementerian PUPR dan Pemda dalam mendorong dan Program. dan Definisi "Kumuh" Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 Propinsi yang menjadi " platform. kolaborasi " atau basis . penanganan. permukiman. kumuh yang . mengintegrasikan. berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk Namun Anggota Komisi C DPRD Kota Bandung Iman Lestariyono mengaku belum mendengar ada kabar baik dari program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Pemkot Bandung. Sekedar diketahui, sejak 2017 yang lalu Eva Eryani, satu-satunya pemilik rumah yang tersisa dari relokasi rumah deret Tamansari, tak mau pindah ke rumah deret. Perseteruan pun sempat memanas Pemerintah telah berupaya melakukan peningkatan kualitas permukiman di Desa Tebara melalui Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) pada 2014-2016, serta Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) mulai 2017. Pada Program Kotaku, infrastruktur permukiman yang telah terbangun melalui dana APBD pada 2017 meliputi jalan rabat, MCK Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah satu dari upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung "Gerakan 100-0-100", yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. J1bVK.